Hukuman Mati adalah Pelanggaran HAM

E-mail Cetak PDF
Tuntutan hukuman mati dari jaksa penuntut umum kepada tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen kembali memantik reaki dari berbagai pihak. Utamanya, terfokus dalam konteks penerapan hukuman mati di Indonesia.

Patra M Zen, ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia memperingatkan bahwa Hukuman mati tidak memiliki landasan empiris, yakni membuat pelaku kejahatan jera atau jumlah kejadian kejahatan itu makin menurun. Bahkan, pelaksanaan hukuman mati potensial melanggar konstitusi.

Patra menegaskan, tuntutan mati yang diajukan jaksa adalah peringatan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Kalau dilaksanakan, hukuman mati potensial melanggar hak sipil yang fundamental dan melanggar konstitusi.

Pasal 28I UUD 1945, kata Patra, jelas menyatakan hak untuk hidup adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Tahun 2005, Indonesia juga sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang menyebutkan setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak itu wajib dilindungi dan tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang.

Menurut Patra, tuntutan hukuman mati yang diajukan jaksa dalam kasus Antasari bukan untuk menegakkan hukum, melainkan pembalasan dendam. ”Model penghukuman yang bersifat retributif (pembalasan) sudah selayaknya ditinggalkan,” katanya sebagaimana dilansir Kompas.com.

Pro kontra penerapan hukuman mati mencapai pucaknya ketika Mahkamah konstitusi menolak permohonan Amrozi, Muklas, dan Imam Samudra yang mempersoalkan hukuman mati dengan cara ditembak. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan tidak ada satu cara pun yang menjamin tiadanya rasa sakit dalam pelaksanaan pidana mati. Lebih jauh, pidana mati, menurut MK, tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan hak asasi manusia.

Penolakan hukuman mati ini juga disuarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Dalam rilisnya, ELSAM berpandangan keputusan yang terjebak positivisme hukum formal, karena hanya melihat unsur yang digugat saja, yaitu penyiksaan. Padahal, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 secara tegas dan jelas mengatur mengenai hak-hak dasar warga negara sebagai satu kesatuan yang utuh, di mana dengan tegas dinyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak dasar yang harus dijamin oleh Negara. “Ini adalah ironi yang memilukan. Sudah saatnya Indonesia menghapus hukuman mati. ” tegas Indriaswaty DS, Deputi Direktur ELSAM.

Dalam catatan Amnesty International, Indonesia merupakan 1 dari 55 negara di dunia yang masih menerapkan hukuman mati dalam 10 tahun terakhir ini. Mongolia yang awalnya termasuk ke 55 negara tersebut menyatakan melakukan moratorium terhadap hukuman mati pada 14 Januri 2010.

Dilansir Tempointeraktif.com, sampai September 2009, Kejaksaan Agung menyatakan jumlah terpidana mati yang belum dieksekusi mencapai 100 orang. Jumlah itu menciut dari semestinya salah satunya lantaran enam terpidana melarikan diri dari penjara.

“Awalnya 111 orang, 6 orang kabur, 2 orang meninggal dalam penjara, 3 orang berubah menjadi hukuman seumur hidup” kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kamal Sofyan saat membacakan laporan akhir tahun Tindak Pidana Umum Kejaksaan di Kejaksaan, Rabu (23/12/2009). (Aan)

Sumber:
www.Tempointeraktif.com
www.Kompas.com
www.Elsam.or.id
www.Kontras.org
www.komnasham.go.id
www.amnesty.org




 
FacebookTwitterGoogleYoutube

Publikasi

839660 Asasi Maret-April 2014 1


Opini

Era Baru Mengatasi Pengelak Pajak

Kondisi fiskal negara maju yang berdarah-darah, sebaliknya perusahaan multinasional (MNC) menyembunyikan keuntungan raksasa, telah menimbulkan kemarahan. Dikalkulasi aset keuangan Rp 230.000 triliun atau 250 kali ekonomi Indonesia disembunyikan di yurisdiksi ”surga pajak”.Meski negara maju begitu geram, yang lebih dirugikan sebenarnya negara berkembang...

Fokus

Wahyudi Djafar: Belum Saatnya TNI/Polri Bisa Memilih

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi adanya celah ketidakpastian hukum mengenai hak pilih anggota TNI dan Polri dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014. Aktivis HAM dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar menilai dalam konteks pemilu legislatif, hak anggota TNI dan Polri dibatasi. Sementara itu, tidak ada larangan penggunaan hak politik sehingga memungkinkan untuk ditafsirkan TNI dan Polri boleh memilih.


Share/Save/Bookmark